Politik

MUI Beri Kepercayaan Penuh ke Kapolri Reformasi di Tubuh Polri

MUI Beri Kepercayaan Penuh ke Kapolri Reformasi di Tubuh Polri
Jakarta -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi kepercayaan dan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam melakukan reformasi di tubuh Polri. MUI juga mengapresiasi aparat penegak hukum agar bekerja secara transparan.

"Memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada Kapolri untuk melakukan reformasi di tubuh Polri sekaligus mengapresiasi aparat penegak hukum (APH) agar hukum berjalan dengan tegas, transparan, dan berkeadilan," kata MUI dalam tausiyah kebangsaan yang ditandatangani Ketum MUI Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Kamis (5/11/2026).

MUI menilai dukungan penuh tersebut dilakukan agar segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat merusak persatuan segera ditangani dan diatasi sebagai implementasi supremasi dan kedaulatan hukum di Indonesia.

Selain itu, MUI mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas bangsa. MUI juga mengimbau masyarakat mengedepankan musyawarah yang jujur dan terbuka dari hati ke hati sehingga terhindar dari pertikaian dan perpecahan.

"Meminta semua elemen bangsa untuk tetap sabar dan menahan diri sehingga terhindar dari potensi konflik permusuhan, dan pertentangan, adu domba baik secara vertikal maupun horizontal yang dapat merugikan dan merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," katanya.

Selain itu, MUI juga mengingatkan kembali penyelenggara negara agar selalu berpijak pada prinsip dan nilai-nilai etika dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya serta penegakan hukum.

MUI juga mendorong semua pihak mengoptimalkan dialog serta komunikasi yang konstruktif melalui forum-forum strategis keumatan dan kebangsaan, dengan melibatkan jajaran MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas Islam), Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Islam (OKP Islam), pondok pesantren, serta kalangan mahasiswa Islam, guna memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan internal umat Islam, dan memperkokoh persatuan nasional dalam menghadapi dinamika serta tantangan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik bangsa.

Adapun bunyi Taushiyah Kebangsaan MUI, sebagai berikut:

1. Mengimbau kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga stabilitas dan kondusifitas berbangsa dan bernegara serta mengedepankan musyawarah yang jujur dan terbuka dari hati ke hati sehingga terhindar dari pertikaian dan perpecahan demi terwujudnya kemaslahatan umat dan bangsa.

2. Mengingatkan kembali penyelenggara negara berdasarkan konstitusi dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia agar senantiasa berpijak pada prinsip dan nilai-nilai etika atau adab dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya serta penegakan hukum.

3. Mendorong dan mengoptimalkan dialog serta komunikasi yang konstruktif melalui forum-forum strategis keumatan dan kebangsaan, dengan melibatkan jajaran MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas Islam), Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Islam (OKP Islam), pondok pesantren, serta kalangan mahasiswa Islam, guna memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan internal umat Islam, dan memperkokoh persatuan nasional dalam menghadapi dinamika serta tantangan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik bangsa.

4. Memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada Kapolri untuk melakukan reformasi di tubuh Polri sekaligus mengapresiasi aparat penegak hukum (APH) agar hukum berjalan dengan tegas, transparan, dan berkeadilan. Hal itu menjadi keniscayaan agar segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat merusak sendi-sendi harmoni persatuan berbangsa segera ditangani dan diatasi sebagai implementasi supremasi dan kedaulatan hukum di Republik Indonesia.

5. Meminta semua elemen bangsa untuk tetap sabar dan menahan diri sehingga terhindar dari potensi konflik permusuhan, dan pertentangan, adu domba baik secara vertikal maupun horizontal yang dapat merugikan dan merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


Komitmen Polri Bersih ke dalam

Sebelumnya, iga jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri menegaskan kasus itu menjadi momentum untuk bersih-bersih di lingkup internal mereka.

Para perwira tinggi Polri yang dijerat tersangka itu mulai dari Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.

"Kita ingat bersama bahwa sejalan dengan makna pada program Bapak Kapolri yaitu kita bersih ke dalam," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).

Dia mengatakan kepercayaan masyarakat dimulai dari polisi yang bersih. Isir mengatakan hal itu dimulai dengan bersih-bersih secara internal.