Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi () alias dapur program Makan Bergizi Gratis () meminta Badan Gizi Nasional () tidak terlalu sering mengubah kebijakan tanpa evaluasi dan komunikasi yang memadai.
Perubahan aturan dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi mitra, terutama terkait keberlanjutan operasional dan pengembalian investasi yang telah mereka keluarkan.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI3T) Gardian Muhammad mengatakan pemerintah perlu memastikan kebijakan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga memperhitungkan kemampuan mitra menjalankan dapur MBG dalam jangka panjang.
Menurut Gardian, standar gizi anak tetap harus menjadi prioritas. Namun, pemenuhan kualitas makanan, kecukupan nutrisi, keamanan pangan, dan ketepatan distribusi juga bergantung pada kemampuan operasional dapur SPPG.
"Kami mengkhawatirkan perubahan kebijakan yang terlalu sering justru dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaksana. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa evaluasi dan komunikasi yang memadai, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang keberatan dari berbagai kelompok mitra, baik SPPG Terpencil maupun SPPG di wilayah aglomerasi," ucap Gardian kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/11).
Ia menjelaskan operasional dapur MBG melibatkan banyak komponen pembiayaan, mulai dari pengadaan bahan baku, tenaga kerja, utilitas, distribusi, pemeliharaan fasilitas, hingga pengembalian investasi mitra.
Oleh karena itu, perubahan skema pembiayaan perlu mempertimbangkan keseluruhan kebutuhan tersebut.
Gardian juga mengingatkan mitra telah mengeluarkan modal untuk menyediakan tanah, bangunan, renovasi, peralatan dapur, instalasi pendukung, dan fasilitas lainnya.
Ia menilai sebagian besar investasi tersebut belum sepenuhnya kembali sehingga pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai skema pengembalian investasi dan insentif fasilitas.
"Jangan sampai mitra diminta terus memenuhi standar fasilitas dan pelayanan, tetapi pada saat yang sama kepastian atas keberlanjutan pembiayaan investasinya justru semakin tidak jelas," ujarnya.
Ia menegaskan permintaan mitra bukan untuk memperoleh keuntungan berlebihan dari program pemerintah. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah skema pembiayaan yang adil, transparan, terukur, dan berkelanjutan agar mitra tetap mampu menjalankan operasional dapur.
Gardian mendorong BGN melakukan simulasi keuangan berdasarkan kondisi riil masing-masing SPPG sebelum menerapkan kebijakan baru secara menyeluruh.
Perhitungan tersebut juga perlu membedakan karakteristik wilayah dan melibatkan asosiasi serta mitra dalam proses evaluasi.
"Kami tidak sedang meminta pemerintah memberikan keuntungan berlebihan kepada mitra. Yang kami perjuangkan adalah skema yang adil, transparan, terukur, dan berkelanjutan," ujar Gardian.
Sebelumnya, BGN menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur MBG sebesar Rp3.000 per penerima manfaat.
Kebijakan ini menggantikan mekanisme penggantian biaya sesuai pengeluaran (at cost) tanpa plafon yang sebelumnya digunakan.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan perubahan tersebut dilakukan untuk mengendalikan pengeluaran agar tidak melampaui alokasi anggaran negara. Biaya operasional setiap SPPG kini dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat yang dilayani.
Selain itu, BGN mengubah skema insentif fasilitas SPPG dari tarif tetap Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per penerima manfaat. Besaran insentif tersebut memperhitungkan ketersediaan dan mutu layanan. Adapun anggaran penyediaan makanan ditetapkan sebesar Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar.
Tak hanya itu, BGN juga tidak lagi memasukkan kendaraan distribusi ke dalam komponen biaya operasional karena fasilitas tersebut, bersama bangunan dapur, peralatan memasak, dan peralatan makan, merupakan kewajiban yang harus disediakan mitra.
Tysa menyatakan seluruh komponen pembiayaan, termasuk biaya operasional, bahan baku, serta insentif ketersediaan dan mutu layanan, dihitung berdasarkan periode satu bulan penuh. Ia menilai pengelolaan menu, pengadaan bahan baku, operasional dapur, dan distribusi yang efisien dapat membantu penggunaan anggaran sesuai alokasi.