JAKARTA -- Kenaikan inflasi pangan hingga 5,81 persen pada Oktober 2026 berpotensi semakin menekan daya beli rumah tangga miskin. Kelompok berpendapatan rendah paling rentan terdampak karena sebagian besar penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari.
Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Afqah Hudaya, mengatakan kenaikan harga pangan memberikan dampak yang tidak merata terhadap masyarakat. Rumah tangga miskin harus mengalokasikan porsi pendapatan lebih besar untuk membeli makanan dibandingkan kelompok berpendapatan menengah dan atas.
"Jadi ketika harga pangan naik, gitu ya merekalah yang paling terpukul gitu ya," kata Afqah dalam diskusi publik bertajuk "Tanggapan Atas Kinerja Ekonomi Triwulan 2026" yang digelar secara daring, Kamis (5/11/2026).
Tekanan harga terlihat dari kenaikan inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food dalam beberapa bulan terakhir. Inflasi kelompok tersebut meningkat dari 2,52 persen pada Juli menjadi 4,06 persen pada Agustus, kemudian 5,03 persen pada September dan mencapai 5,81 persen pada Oktober 2026.
Pada periode yang sama, inflasi umum tercatat sebesar 3,23 persen. Sementara itu, inflasi inti justru menunjukkan tren penurunan dari 2,92 persen pada Agustus menjadi 2,56 persen pada Oktober.
Afqah menilai perbedaan pergerakan tersebut menunjukkan tekanan harga lebih banyak bersumber dari persoalan pasokan pangan dibandingkan peningkatan permintaan masyarakat. "Jadi bukan, bukan karena permintaan masyarakat yang terlalu kuat ya," ujarnya.
Menurut Afqah, penurunan inflasi inti ketika harga pangan meningkat juga mengindikasikan kemungkinan masyarakat mulai mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan nonpangan. Rumah tangga berpotensi menahan pembelian barang dan jasa agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok.
Tekanan tersebut terutama terjadi pada sejumlah komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat, seperti cabai rawit, beras, daging ayam ras, dan daging sapi. Kenaikan harga bahan pangan tersebut berpotensi mengubah pola konsumsi rumah tangga.
"Jadi ada pergeseran ya, ada switching ini. Karena daya beli masyarakat mulai tertekan," tutur Afqah.
Selain persoalan distribusi, gangguan produksi juga berpotensi memperbesar tekanan harga pangan. Afqah menyebut fenomena El Nino yang memicu kekeringan turut memengaruhi produksi pertanian nasional.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, produksi padi sepanjang 2026 diproyeksikan turun 4,57 persen menjadi 57,45 juta ton dari 60,20 juta ton pada 2025. Penurunan produksi tersebut berisiko mempersempit pasokan beras di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berjalan.
Tekanan pasokan juga berpotensi meningkat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Pada periode tersebut, permintaan bahan pangan biasanya meningkat, sementara ketersediaan pasokan berisiko terganggu akibat penurunan hasil panen.
Afqah menilai pengendalian inflasi pangan perlu lebih mengutamakan penguatan pasokan dan distribusi. Menurut dia, stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat tidak akan cukup efektif apabila kenaikan harga kebutuhan pokok tidak tertangani.
"Jadi jawaban itu harus datang dari kebijakan pasokan dan distribusi pangan, ya," kata Afqah.
Indef mendorong pemerintah meningkatkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama di daerah yang mengalami inflasi pangan tinggi. Kerja sama distribusi antardaerah juga perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas.
Selain itu, perlindungan bagi kelompok rentan perlu diperluas melalui bantuan pangan yang tepat sasaran. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli buruh tani, petani gurem, dan nelayan yang juga berpotensi menghadapi tekanan pendapatan apabila masa paceklik berlangsung lebih panjang hingga awal 2027.